Diduga Perusahaan Asing Pinjam Nama BUMD di Muba, DPRD Diminta Turun Tangan

RotasiWarta, Com, MUBA,- Dugaan praktik kerja sama terselubung antara salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dengan perusahaan asing kini menjadi sorotan publik.

Informasi yang beredar menyebut, perusahaan asing meminjam atau mengatasnamakan PT Perkebunan Muba Lestari (PMBL) di bawah naungan Petro Muba perusahaan BUMD diduga untuk memuluskan izin usahanya di wilayah Kabupaten Muba.

Selain itu dugaan praktik pinjam nama ini disinyalir menjadi modus untuk menghindari regulasi dan pembatasan kepemilikan asing, sekaligus memanfaatkan legalitas BUMD agar kegiatan bisnis mereka tampak sah secara administrasi.

Ketua Ormas Barikade 98 Kabupaten Muba, Boni mengungkapkan pihaknya menerima sejumlah laporan dan temuan lapangan yang mengarah pada dugaan tersebut.

"Kami menduga ada perusahaan asing yang beroperasi menggunakan nama BUMD daerah. Ini tentu merugikan daerah karena keuntungan justru mengalir ke pihak luar, bukan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Boni Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, dugaan tersebut bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menodai kedaulatan daerah dalam pengelolaan aset dan usaha strategis.

“BUMD itu seharusnya menjadi motor ekonomi daerah, bukan dipinjamkan namanya untuk kepentingan pihak asing. Kami minta DPRD Muba segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar persoalan ini terang benderang,” jelas Boni.

Barikade 98 Muba juga akan melayangkan surat resmi kepada DPRD Kabupaten Muba untuk meminta penelusuran dan klarifikasi terhadap kerja sama yang dianggap janggal tersebut.

"Kami mendesak agar DPRD menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk direksi BUMD, perwakilan perusahaan asing, serta dinas teknis yang berwenang. Kami juga meminta agar pihak-pihak terkait dapat memberikan kejelasan terkait dugaan "PENYERTAAN MODAL" dari Pemerintah Kabupaten Muba untuk PT PMBL tersebut," ungkap Boni.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BUMD maupun Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terkait dugaan keterlibatan perusahaan asing tersebut.(Team)